FNM Society dan Takeda Dukung Peran Perempuan dalam Kesehatan

Dari Hak Menuju Aksi: FNM Society dan Takeda Mendorong Penguatan Peran Perempuan dalam Kesehatan Masyarakat dan Perlindungan dari Kekerasan

10 Maret 2026

Indonesia naik tiga peringkat dalam Global Gender Gap 2025 ¹dengan skor kesetaraan gender meningkat menjadi 69,2%, menunjukkan tren positif dalam penguatan kepemimpinan perempuan.
Dalam rangka Hari Perempuan Internasional 2026, FNM Society bersama Takeda menyelenggarakan Forum Perempuan yang menyatukan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mendorong kesehatan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
Takeda dan para mitra menegaskan komitmen jangka panjang untuk memperluas akses layanan kesehatan perempuan serta mendorong aksi nyata di tingkat komunitas guna mewujudkan perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak perempuan.

Jakarta, 10 Maret 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2026, Farid Nila Moeloek (FNM) Society berkolaborasi dengan Takeda menyelenggarakan Forum Perempuan bertajuk “Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan”. Forum ini menjadi wujud nyata upaya kolektif dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, LSM dan akademisi dalam rangka mewujudkan kepemimpinan perempuan dalam memperkuat kesehatan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara global, laporan Global Gender Gap 2025² menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-97 dunia, naik tiga posisi dibandingkan tahun sebelumnya. Skor kesetaraan gender Indonesia juga meningkat dari 68,6% menjadi 69,2%. Kemajuan ini turut tercermin dalam peningkatan keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan, di mana skor kesetaraan untuk kategori legislator, pejabat senior, dan manajer naik signifikan dari 20,5% pada 2006 menjadi 49,4% pada 2025.

Di sektor kesehatan, capaian juga menunjukkan perkembangan positif. Data WHO Global Health Observatory, 2023,³ sebanyak 63,2% persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan dan 90,6% perempuan menerima layanan antenatal care (pemeriksaan kehamilan) minimal empat kali selama kehamilan, indikator penting dalam upaya pencegahan risiko kematian ibu dan bayi. Namun demikian, tantangan struktural masih memerlukan perhatian serius. Data BPS (2024)⁴ menunjukkan sekitar 5,9% perempuan berusia 20 - 24 tahun berstatus kawin atau hidup bersama sebelum 18 tahun. Hal ini berpotensi memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kemandirian mereka.

Kondisi ini menegaskan bahwa perkembangan akses dan representasi perlu diiringi dengan penguatan kepemimpinan substantif perempuan di tingkat komunitas, agar hak dan keadilan benar-benar terwujud dalam aksi nyata dan berdampak langsung pada kesehatan keluarga serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh perlindungan dan kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional. “Kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar, dilanjutkan dengan penegakan keadilan, dan diwujudkan melalui aksi nyata dalam kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan. Salah satu prinsip penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah kesetaraan gender. Artinya, perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, partisipasi, serta kontrol yang setara terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Berbagai studi menunjukkan pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.”

Pendiri dan Ketua FNM Society sekaligus Ketua Dewan Pembina Indonesia Health Development Center (IHDC), Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M(K), menekankan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat program kesehatan, melainkan penggerak perubahan. “Hari Perempuan Internasional adalah momentum untuk melihat perempuan sebagai pemimpin dan agen perubahan. Kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar hak dan keadilan benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Forum ini menjadi ruang dialog lintas sektor yang menegaskan peran strategis perempuan sebagai pemimpin komunitas dalam mendorong upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan tema global Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini, “Rights. Justice. Action. For All Women and Girls,” yang menekankan bahwa investasi pada perempuan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak dan keadilan,” kata Prof. Nila.

dr. Lovely Daisy, MKM, Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI, menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan berbasis pencegahan dan keterlibatan komunitas. “Penguatan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pendekatan yang menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama. Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong praktik hidup sehat di tingkat keluarga dan komunitas, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, sistem kesehatan perlu memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap informasi, layanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi mereka. Dengan dukungan sistem kesehatan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat mempercepat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan generasi mendatang. Untuk itu, kami mengajak pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen komunitas untuk bersama-sama memperkuat upaya promotif dan preventif serta memastikan layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan di setiap tingkat pelayanan,” ujar dr. Lovely Daisy.

Figen Samdanci, Growth and Emerging Market Leadership Team, Takeda Pharmaceuticals, menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk membangun kemitraan jangka panjang dalam memperkuat kesehatan masyarakat. “Peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada pengembangan obat-obatan dan vaksin yang inovatif. Di Takeda, kami berkomitmen menjalankan kemitraan yang dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan perempuan, memperkuat perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta mendukung upaya pencegahan di tempat yang paling penting, di tengah masyarakat. Melalui program Global Corporate Social Responsibility (CSR), kami mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan memperkuat kesehatan dan perlindungan perempuan, termasuk melalui kemitraan dengan Ipas untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berpusat pada perempuan, serta dengan UNFPA melalui program PIHAK untuk memperkuat penanganan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Melalui kolaborasi lintas sektor, Takeda tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat kesehatan masyarakat serta menjaga masa depan generasi mendatang.”

Sementara itu, Verania Andria, Assistant Representative, United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia, menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dari kekerasan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat yang komprehensif. “Perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang sehat dan setara. Melalui program Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK) yang diinisiasi oleh UNFPA, kami berupaya memperkuat sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTP/AP) melalui peningkatan kapasitas layanan lini depan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta kampanye kesadaran publik,” kata Verania. “Dilaksanakan secara nasional dan beberapa wilayah prioritas seperti Brebes, Garut, Lombok Timur, dan Serang, program ini juga mendorong penanganan KTP/AP yang lebih terstandarisasi, sehingga penyintas dapat memperoleh layanan yang lebih terpadu, responsif, dan melindungi hak-hak mereka. Melalui kemitraan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, serta komunitas, kami berharap PIHAK dapat memberi dampak yang sistemik berkelanjutan,” imbuh Verania.

Forum Perempuan ini menghadirkan lebih dari 500 peserta secara luring dan daring, serta melibatkan perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. Melalui forum ini, FNM Society dan Takeda berharap kolaborasi yang terbangun dapat memperkuat peran perempuan sebagai penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi keluarga serta generasi mendatang.

“Hak dan keadilan bagi perempuan tidak boleh berhenti pada komitmen atau wacana. Hak dan keadilan harus hidup dalam tindakan nyata, di keluarga, di komunitas, dan dalam setiap kebijakan publik. Ketika perempuan diberdayakan untuk memimpin, kita tidak hanya melindungi satu individu, tetapi kita sedang membangun fondasi masyarakat yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap perempuan memiliki ruang, kesempatan, dan dukungan untuk berperan sebagai penggerak perubahan” tutup Prof. Nila.

Tentang Farid Nila Moeloek Society (FNM)

Didirikan oleh oleh Prof. Dr. dr. H. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG dan Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, SpM(K) pada 15 Januari 2020, Farid Nila Moeloek Society (FNM), merupakan wadah bagi para praktisi kesehatan untuk saling berbagi informasi, meningkatkan profesionalisme, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu kesehatan secara nasional maupun internasional. Organisasi ini bertujuan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, pelatihan, pengabdian masyarakat, serta penelitian. FNM juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakan kesehatan serta menjembatani kolaborasi dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga internasional. Selain sebagai pusat pengembangan ilmu dan keterampilan, FNM berfungsi sebagai wadah aspirasi yang mendorong para praktisi kesehatan untuk aktif berkarya secara nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan yang berkelanjutan dan relevan dengan tantangan kesehatan masa kini, FNM berkomitmen untuk memperluas wawasan keilmuan, memperkuat integritas profesi, serta mendukung upaya pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pemberdayaan dan penguatan kapasitas sektor kesehatan di Indonesia.

Tentang Indonesia Health Development Center (IHDC)

Indonesia Health Development Center (IHDC) merupakan lembaga pemikir yang didirikan oleh Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(OK) di bawah naungan Yayasan Pusat Kesehatan Indonesia. Didirikan secara resmi pada 13 Oktober 2025, IHDC telah berdedikasi sejak tahun 2024 untuk memajukan pembangunan kesehatan melalui penelitian, advokasi kebijakan, pendidikan, penguatan sistem kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

IHDC beroperasi dengan memandang kesehatan sebagai prioritas nasional bersama, melampaui masalah klinis semata. Kesehatan dipahami dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, budaya, dan teknologi. Oleh karena itu, lembaga ini mempromosikan perspektif multisektoral, mengakui pentingnya peran berbagai disiplin ilmu untuk mencapai hasil kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan misinya, IHDC menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk: Health Collaborative Center, FNM Society, Laulima, Kemenkes, Kemen PPPA, Bappenas, Kemendiknas, IDI, Perdami, PPNI, IBI, IAKMI, PP HIMSI, APKESMI, ADINKES, PDGI, ARSSI, PERSAGI, STPI, FKUI, FKMUI, Pakar Kesehatan, Media, Yayasan Kanker Indonesia, Puskesmas, GPFI (Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia), Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Komunitas Kesehatan dan Pemuda.

Referensi

* Indonesia naik tiga peringkat dalam Global Gender Gap 2025 1dengan skor kesetaraan gender meningkat menjadi 69,2%, menunjukkan tren positif dalam penguatan kepemimpinan perempuan. * Dalam rangka Hari Perempuan Internasional 2026, FNM Society bersama Takeda menyelenggarakan Forum Perempuan yang menyatukan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mendorong kesehatan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. * Takeda dan para mitra menegaskan komitmen jangka panjang untuk memperluas akses layanan kesehatan perempuan serta mendorong aksi nyata di tingkat komunitas guna mewujudkan perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak perempuan. **Jakarta, 10 Maret 2026 –** Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2026, Farid Nila Moeloek (FNM) Society berkolaborasi dengan Takeda menyelenggarakan Forum Perempuan bertajuk **“*Rights. Justice. Action.* Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan”**. Forum ini menjadi wujud nyata upaya kolektif dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, LSM dan akademisi dalam rangka mewujudkan kepemimpinan perempuan dalam memperkuat kesehatan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Secara global, laporan **Global Gender Gap 2025**2 menunjukkan Indonesia berada di **peringkat ke-97 dunia**, naik tiga posisi dibandingkan tahun sebelumnya. Skor kesetaraan gender Indonesia juga meningkat dari **68,6% menjadi 69,2%**. Kemajuan ini turut tercermin dalam peningkatan keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan, di mana skor kesetaraan untuk kategori legislator, pejabat senior, dan manajer naik signifikan dari **20,5% pada 2006 menjadi 49,4% pada 2025**. Di sektor kesehatan, capaian juga menunjukkan perkembangan positif. Data **WHO Global Health Observatory, 2023**,3 sebanyak **63,2% persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan** dan **90,6% perempuan menerima layanan antenatal care (pemeriksaan kehamilan) minimal empat kali selama kehamilan**, indikator penting dalam upaya pencegahan risiko kematian ibu dan bayi. Namun demikian, tantangan struktural masih memerlukan perhatian serius. Data BPS (2024)4 menunjukkan sekitar 5,9% perempuan berusia 20 - 24 tahun berstatus kawin atau hidup bersama sebelum 18 tahun. Hal ini berpotensi memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kemandirian mereka. Kondisi ini menegaskan bahwa perkembangan akses dan representasi perlu diiringi dengan penguatan kepemimpinan substantif perempuan di tingkat komunitas, agar hak dan keadilan benar-benar terwujud dalam aksi nyata dan berdampak langsung pada kesehatan keluarga serta masyarakat. Dalam sambutannya, **Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia**, menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh perlindungan dan kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional. “Kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar, dilanjutkan dengan penegakan keadilan, dan diwujudkan melalui aksi nyata dalam kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan. Salah satu prinsip penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah kesetaraan gender. Artinya, perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, partisipasi, serta kontrol yang setara terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Berbagai studi menunjukkan pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.” **Pendiri dan Ketua FNM Society sekaligus Ketua Dewan Pembina *Indonesia Health Development Center* (IHDC), Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M(K)**, menekankan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat program kesehatan, melainkan penggerak perubahan. “Hari Perempuan Internasional adalah momentum untuk melihat perempuan sebagai pemimpin dan agen perubahan. Kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar hak dan keadilan benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Forum ini menjadi ruang dialog lintas sektor yang menegaskan peran strategis perempuan sebagai pemimpin komunitas dalam mendorong upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan tema global Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini, “Rights. Justice. Action. For All Women and Girls,” yang menekankan bahwa investasi pada perempuan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak dan keadilan,” kata Prof. Nila. **dr. Lovely Daisy, MKM, Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan RI**, menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan berbasis pencegahan dan keterlibatan komunitas. “Penguatan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pendekatan yang menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama. Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong praktik hidup sehat di tingkat keluarga dan komunitas, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, sistem kesehatan perlu memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap informasi, layanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi mereka. Dengan dukungan sistem kesehatan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat mempercepat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan generasi mendatang. Untuk itu, kami mengajak pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen komunitas untuk bersama-sama memperkuat upaya promotif dan preventif serta memastikan layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan di setiap tingkat pelayanan,” ujar dr. Lovely Daisy. **Figen Samdanci, Growth and Emerging Market Leadership Team, Takeda Pharmaceuticals**, menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk membangun kemitraan jangka panjang dalam memperkuat kesehatan masyarakat. “Peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada pengembangan obat-obatan dan vaksin yang inovatif. Di Takeda, kami berkomitmen menjalankan kemitraan yang dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan perempuan, memperkuat perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta mendukung upaya pencegahan di tempat yang paling penting, di tengah masyarakat. Melalui program Global *Corporate Social Responsibility* (CSR), kami mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan memperkuat kesehatan dan perlindungan perempuan, termasuk melalui kemitraan dengan Ipas untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berpusat pada perempuan, serta dengan UNFPA melalui program PIHAK untuk memperkuat penanganan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Melalui kolaborasi lintas sektor, Takeda tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat kesehatan masyarakat serta menjaga masa depan generasi mendatang.” Sementara itu, **Verania Andria, Assistant Representative, United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia**, menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dari kekerasan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat yang komprehensif. “Perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang sehat dan setara. Melalui program Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK) yang diinisiasi oleh UNFPA, kami berupaya memperkuat sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTP/AP) melalui peningkatan kapasitas layanan lini depan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta kampanye kesadaran publik,” kata Verania. “Dilaksanakan secara nasional dan beberapa wilayah prioritas seperti Brebes, Garut, Lombok Timur, dan Serang, program ini juga mendorong penanganan KTP/AP yang lebih terstandarisasi, sehingga penyintas dapat memperoleh layanan yang lebih terpadu, responsif, dan melindungi hak-hak mereka. Melalui kemitraan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, serta komunitas, kami berharap PIHAK dapat memberi dampak yang sistemik berkelanjutan,” imbuh Verania. Forum Perempuan ini menghadirkan lebih dari 500 peserta secara luring dan daring, serta melibatkan perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. Melalui forum ini, FNM Society dan Takeda berharap kolaborasi yang terbangun dapat memperkuat peran perempuan sebagai penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi keluarga serta generasi mendatang. “Hak dan keadilan bagi perempuan tidak boleh berhenti pada komitmen atau wacana. Hak dan keadilan harus hidup dalam tindakan nyata, di keluarga, di komunitas, dan dalam setiap kebijakan publik. Ketika perempuan diberdayakan untuk memimpin, kita tidak hanya melindungi satu individu, tetapi kita sedang membangun fondasi masyarakat yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap perempuan memiliki ruang, kesempatan, dan dukungan untuk berperan sebagai penggerak perubahan” tutup Prof. Nila. ## Tentang Farid Nila Moeloek Society (FNM) Didirikan oleh oleh Prof. Dr. dr. H. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG dan Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, SpM(K) pada 15 Januari 2020, Farid Nila Moeloek Society (FNM), merupakan wadah bagi para praktisi kesehatan untuk saling berbagi informasi, meningkatkan profesionalisme, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu kesehatan secara nasional maupun internasional. Organisasi ini bertujuan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, pelatihan, pengabdian masyarakat, serta penelitian. FNM juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakan kesehatan serta menjembatani kolaborasi dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga internasional. Selain sebagai pusat pengembangan ilmu dan keterampilan, FNM berfungsi sebagai wadah aspirasi yang mendorong para praktisi kesehatan untuk aktif berkarya secara nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan yang berkelanjutan dan relevan dengan tantangan kesehatan masa kini, FNM berkomitmen untuk memperluas wawasan keilmuan, memperkuat integritas profesi, serta mendukung upaya pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pemberdayaan dan penguatan kapasitas sektor kesehatan di Indonesia. ## Tentang Indonesia Health Development Center (IHDC) Indonesia Health Development Center (IHDC) merupakan lembaga pemikir yang didirikan oleh Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(OK) di bawah naungan Yayasan Pusat Kesehatan Indonesia. Didirikan secara resmi pada 13 Oktober 2025, IHDC telah berdedikasi sejak tahun 2024 untuk memajukan pembangunan kesehatan melalui penelitian, advokasi kebijakan, pendidikan, penguatan sistem kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. IHDC beroperasi dengan memandang kesehatan sebagai prioritas nasional bersama, melampaui masalah klinis semata. Kesehatan dipahami dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, budaya, dan teknologi. Oleh karena itu, lembaga ini mempromosikan perspektif multisektoral, mengakui pentingnya peran berbagai disiplin ilmu untuk mencapai hasil kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menjalankan misinya, IHDC menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk: Health Collaborative Center, FNM Society, Laulima, Kemenkes, Kemen PPPA, Bappenas, Kemendiknas, IDI, Perdami, PPNI, IBI, IAKMI, PP HIMSI, APKESMI, ADINKES, PDGI, ARSSI, PERSAGI, STPI, FKUI, FKMUI, Pakar Kesehatan, Media, Yayasan Kanker Indonesia, Puskesmas, GPFI (Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia), Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Komunitas Kesehatan dan Pemuda. ## Referensi 1. [https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/?gad_source=1&gad_campaignid=22228224717&gbraid=0AAAAAoVy5F61eQVoBwPQ_KGiN0sPEiNpi&gclid=Cj0KCQiA5I_NBhDVARIsAOrqIsZloqnJeBsxvRO5As8SYaKVcJw_Rx_SdVXfMQ8oiilN4c_wWN5iGMIaAnhUEALw_wcB](https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/?gad_source=1&gad_campaignid=22228224717&gbraid=0AAAAAoVy5F61eQVoBwPQ_KGiN0sPEiNpi&gclid=Cj0KCQiA5I_NBhDVARIsAOrqIsZloqnJeBsxvRO5As8SYaKVcJw_Rx_SdVXfMQ8oiilN4c_wWN5iGMIaAnhUEALw_wcB) 2. [https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/?gad_source=1&gad_campaignid=22228224717&gbraid=0AAAAAoVy5F61eQVoBwPQ_KGiN0sPEiNpi&gclid=Cj0KCQiA5I_NBhDVARIsAOrqIsZloqnJeBsxvRO5As8SYaKVcJw_Rx_SdVXfMQ8oiilN4c_wWN5iGMIaAnhUEALw_wcB](https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/?gad_source=1&gad_campaignid=22228224717&gbraid=0AAAAAoVy5F61eQVoBwPQ_KGiN0sPEiNpi&gclid=Cj0KCQiA5I_NBhDVARIsAOrqIsZloqnJeBsxvRO5As8SYaKVcJw_Rx_SdVXfMQ8oiilN4c_wWN5iGMIaAnhUEALw_wcB) 3. [https://investinginwomen.asia/indonesia/#:~:text=Indonesia's%20Global%20Gender%20Gap%20Index,barriers%20to%20their%20economic%20participation](https://investinginwomen.asia/indonesia/#:~:text=Indonesia's%20Global%20Gender%20Gap%20Index,barriers%20to%20their%20economic%20participation) 4. [https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/2/MTM2MCMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html](https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/2/MTM2MCMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html)